Inspirasa.co – Pemerintah telah memperjelas pembagian kewenangan dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan ini menjadi pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menegaskan peran masing-masing otoritas, baik pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan.
Penata Perizinan Ahli Muda DPM-PTSP Bontang, Sofyansyah, menjelaskan bahwa SIP dari pemerintah daerah berlaku dalam kondisi normal sesuai wilayah kerja tenaga medis. Sedangkan, SIP yang diterbitkan Menteri Kesehatan hanya berlaku pada situasi luar biasa seperti bencana alam atau penugasan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan.
“SIP dari Pemda itu bersifat reguler dan mengikuti domisili praktik. Sementara SIP dari Kemenkes sifatnya khusus dan sementara,” jelasnya, Jumat (24/10/2025).
Ia menambahkan, pengaturan ini memberikan kejelasan hukum bagi tenaga medis yang ditugaskan lintas wilayah, misalnya sebagai bagian dari misi kemanusiaan nasional atau bantuan darurat medis.
Meski bersifat fleksibel, SIP dari Kemenkes memiliki masa berlaku terbatas dan otomatis berakhir setelah kondisi darurat dinyatakan selesai. Berbeda dengan SIP dari Pemda yang dapat diperpanjang secara berkala sesuai dengan ketentuan daerah.
Ia menegaskan pentingnya pemahaman aturan ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas medis di lapangan.
“Dengan dasar hukum yang jelas, profesi tenaga kesehatan juga lebih terlindungi,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan penerapan PP 28/2024 tetap sejalan dengan sistem digitalisasi perizinan agar prosesnya lebih cepat, transparan, dan terintegrasi antarinstansi.
Dengan begitu, tenaga kesehatan di seluruh Indonesia diharapkan lebih mudah memahami jenis izin praktik yang harus dimiliki sesuai konteks dan wilayah tugasnya.
Pewarta: Irha
Discussion about this post