SAMARINDA – Sorotan terhadap aksi premanisme yang belakangan dikaitkan dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) kembali mencuat. Namun menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, tudingan semacam itu tidak bisa digeneralisasi. Ia menegaskan bahwa tindakan menyimpang tidak mewakili ormas yang sah secara hukum.
“Tidak ada ormas yang melakukan premanisme, mereka hanya oknum,” tegas Agus
Agus menekankan bahwa tidak ada satu pun ideologi maupun ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ormas yang terdaftar resmi yang membenarkan kekerasan, pemaksaan kehendak, atau gaya premanisme dalam aktivitas sosialnya.
“Jika ada perilaku menyimpang seperti kekerasan atau intimidasi, maka yang harus disorot adalah individu pelakunya, bukan institusinya,” ujarnya.
Ia menyayangkan bahwa tindakan sekelompok kecil orang justru mencoreng nama besar organisasi yang selama ini berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Dalam konteks ini, Agus mengingatkan agar publik tidak tergiring dalam persepsi yang menyamaratakan, apalagi jika menyangkut ormas yang masih legal dan aktif menjalankan program sosial yang bermanfaat.
Lebih lanjut, Agus juga menggarisbawahi bahwa ormas yang telah dibubarkan atau dilarang oleh negara memang tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitas apa pun. Namun selama sebuah ormas masih terdaftar secara sah, maka hak mereka untuk berkegiatan tetap harus dilindungi—tentu saja selama berada dalam koridor hukum.
“Negara tidak boleh membiarkan generalisasi mencederai keadilan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Agus mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menanggapi setiap kejadian yang melibatkan simbol atau atribut ormas. Ia mendorong pentingnya verifikasi fakta sebelum menyimpulkan sesuatu yang berdampak luas pada citra organisasi.
“Kita harus adil dalam menilai. Jangan karena satu noda, seluruh kain dianggap kotor,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post