Inspirasa.co – Pulau Gusung yang terletak di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, minim perhatian dari Pemerintah Kota Bontang.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, angkat bicara soal Pulau Gusung, pun nasib 300-an jiwa warga yang bermukim disana.
Diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, sebab utama dari persoalan ini adalah, pelayanan pembangunan infrastruktur sarana prasarana listrik, air bersih, hingga pendidikan di Pulau Gusung sangat minim. Begitupun, perhatian terhadap warga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan, minim mendapat bantuan.
Agus Haris bilang, persoalan ini harus dibijaki semua pihak. Dimana, disetiap pembahasan anggaran yang dilaksanakan, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daereah (TAPD), selalu menegaskan bahwa warga yang bermukim diatas lautan (Pulau Gusung) adalah warga yang mempunyai hak yang sama dengan warga yang berada di daratan. Namun, seolah terabaikan.
Jika melihat aktifitas mereka (warga di Pulau Gusung) sangat jelas, bagaimana mereka mencari ikan sebagai nelayan. Lalu ikan yang dihasilkan ini, kemudian dibawa ke darat dan dinikmati semua orang.
“Bicara soal sisi pelayanan yang maksimal antara warga yang bermukim diatas laut (Pulau Gusung) dengan warga yang berada di darat, sangat jauh perbedaannya, bisa dikatakan antara bumi dan langit,” jelasnya.
“Kita pembangunan di daerah ini pakai karpet merah. Hampir semua pembangunan infrastruktur seperti jalan sudah di aspal. Sementara mereka kasian, listrik, air dan pendidikan sangat terbatas pelayanannya. Ini harus betul-betul serius dibijaki dari kita semua,” tambahnya.
Jika persoalan pembangunan infrastruktur bagi warga di Pulau Gusung dibatasi soal regulasi, maka, pihak pemerintah melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang atau melalui dinas terkait, harus mengambil kebijakan, berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur.
“Bahwasanya untuk kegiatan ini tolong kami diberikan ruang melayani warga kita yang ada di Pulau Gusung,” ungkapnya.
Agus Haris bilang, tahun ini dirinya memberikan bantuan berupa mesin kapal dan alat tangkap ikan bagi nelayan di Pulau Gusung, namun tak bisa terlaksana di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKP3) Bontang, alasannya soal regulasi, tertolak oleh sistem.
“Jika kebijakan ini tak juga dibolehkan, maka dihapus saja itu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKP3) Bontang. Karena dia tidak bisa melayani,” jelasnya.
Maka dari itu Agus Haris mendorong kepala daerah dengan gubernur untuk melakulan MoU, agar ada perjanjian kerja sama (PKS), supaya persoalan ini tak berlarut-larut. Pasalnya, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang telah menyiapkan alokasi anggaran.
Discussion about this post