Inspirasa.co – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan perikanan mulai di godok komisi II DPRD Bontang bersama tim asistensi Raperda Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Senin (11/7/2022).
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Bontang terdiri dari 10 BAB dan 40 Pasal, yang diharapkan dapat menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota taman.
Salah satunya keberadaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang di Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara, dianggap Rustam belum mampu memberi kontribusi kepada daerah padahal banyak aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut.
Sehingga, dengan adanya Raperda ini dapat dikelola dengan baik dan mampu memberi kontribusi bagi peningkatan PAD.
“Sejauh ini tidak ada kontribusi yang masuk ke daerah. Cuman menguntungkan nelayan luar yang bongkar ikan di TPI. Padahal kita bangun fasilitas itu dari tahun 2002 loh,” ujar Rustam saat rapat.
Senada, Anggota Komisi II, Baktiar Wakkang menuturkan dengan adanya Raperda pengelolaan perikanan ini dianggap sangat berpotensi meningkatkan PAD. Terlebih kata BW sapaan akrabnya rencana ini sudah pernah di bahas beberapa tahun lalu.
“Kalau tidak salah kita bisa dapat Rp 2 miliar lebih dari pengelolaan perikanan khususnya TPI.
Lanjut, secara teknis BW menjelaskan, terkait penarikan retribusi pengelolaan perikanan di TPI tersebut Kapal-Kapal yang melakukan pembongkaran di TPI itu bisa di tarik retribusinya sesuai per kilogram ikan yang di dapatkan dan juga biaya parkir.
“Karena sekarang itu tidak ada. Pemkot tidak dapat apa-apa dari sana,” tandasnya.
Sementara, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Muji Hartati mengungkapkan, pihaknya selama ini sulit bekerja maksimal lantaran kewenangan pengelolaan laut kini telah diambil alih oleh pihak provinsi dengan jarak 0 sampai 12 mil dari daerah pasang surut.
Ia pun mendukung penuh dengan adanya Raperda pengelolaan perikanan ini. Sehingga, bisa membantu pihaknya agar menjalankan fungsi kerja secara maksimal.
“Kami sangat mendukung dengan adanya Raperda ini agar kami bisa kerja maksimal. Namun soal masalah pelimpahan wewenang ini tetap harus koordinasi dengan dinas perikanan Provinsi Kaltim,” tandasnya.
Diketahui, DPRD Bontang sebelumnya telah membahas Raperda Pengelolaan Perikanan Kota Bontang sejak 2018 lalu, namun rencana itu sempat terhenti lantaran terbentur aturan Undang-undang 23 tahun 2014. Regulasi itu mengatur wilayah pengelolaan laut dari garis koordinat 0 bir pantai hingga 12 Mil merupakan otoritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Penulis : Yayuk
Editor : Ars
Discussion about this post