Samarinda – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan wilayah Kutai Kartanegara (Kukar)—Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan—kembali mencuat ke permukaan setelah Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyuarakan keprihatinannya atas minimnya alokasi anggaran pada tahun ini.
Ia menilai kondisi infrastruktur yang belum memadai berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan distribusi logistik masyarakat.
Dalam keterangan resminya baru-baru ini di Samarinda, Salehuddin menjelaskan bahwa anggaran untuk proyek peninggian jalan yang semula dirancang sebesar Rp50 miliar, hanya terealisasi Rp20 miliar dalam APBD Murni Kukar 2025.
“Awalnya memang dirancang Rp50 miliar, namun saat ini hanya Rp20 miliar karena fokusnya baru pada peninggian jalan. Harapannya di APBD perubahan nanti bisa ditambah, walaupun belum tentu bisa langsung terealisasi cepat,” ujarnya.
Salehuddin menekankan, ketiga wilayah tersebut memiliki posisi strategis terutama dalam menyambut momen besar seperti Ramadan, di mana volume aktivitas ekonomi masyarakat meningkat tajam. Ia menyoroti perlunya infrastruktur yang tangguh untuk menopang mobilitas barang dan orang.
“Ramadan kemarin cukup padat aktivitasnya, sehingga infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Selain jalan, ia juga menyoroti ketergantungan warga pada transportasi feri, yang membuat arus distribusi barang menjadi lamban dan mahal. Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok dan kestabilan ekonomi lokal. Ketidakterjangkauan akses jalan darat yang layak menjadi hambatan utama bagi masyarakat di pedalaman Kukar.
Sebagai solusi jangka panjang, Salehuddin mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali skema pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman, seperti yang pernah dilakukan di era Bupati Rita Widyasari.
“Program itu dulu bertujuan menyambungkan tiga kecamatan tersebut. Saya kira itu perlu kita pertimbangkan kembali,” katanya, merujuk pada rencana kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Lebih jauh, ia meminta agar pembangunan tidak sekadar menjadi proyek musiman yang bersifat tambal sulam.
“Jangan hanya tambal sulam. Harus ada kajian yang matang untuk jangka panjang,” tegas Salehuddin, seraya menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post