Samarinda – Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu meringankan biaya pendidikan pelajar dan mahasiswa ternyata masih menyisakan kebingungan di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengakui banyak warga yang belum benar-benar memahami mekanisme dan alur bantuan dalam program ini. Hal serupa, kata dia, juga ditemui saat reses sebelumnya di beberapa lokasi.
“Memang masih banyak yang bingung, bukan hanya di Air Putih, tetapi juga di Sungai Dama. Banyak orang tua dan mahasiswa yang belum paham detail mekanismenya,” ujar Sapto.
Ia menegaskan bahwa Gratispol untuk mahasiswa baru sudah diprioritaskan untuk membantu biaya pendidikan, sedangkan pengadaan seragam untuk siswa SMA/SMK sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia mengingatkan pihak sekolah agar tidak lagi menarik biaya seragam dari wali murid.
“Anggarannya sudah ada. Sekolah tidak boleh lagi menarik biaya seragam dari wali murid,” tegasnya.
Sapto juga menilai perlu ada
perbaikan dalam pola sosialisasi program ini. Ia berencana segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk memastikan penyampaian informasi bisa lebih masif dan mudah dipahami.
“Saya akan sampaikan ke Pemprov. Perlu ada pola penyampaian informasi yang lebih masif dan menyeluruh agar masyarakat tidak salah paham,” tambahnya.
Selain itu, Sapto menyoroti pentingnya peran media dalam memberikan informasi yang utuh dan akurat. Menurutnya, pemberitaan yang setengah-setengah atau dipotong-potong justru bisa menambah kebingungan di masyarakat.
“Kalau informasi dipotong-potong, bisa bikin bingung. Media harus sampaikan apa adanya, jangan dibumbui berlebihan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar manfaat program Gratispol benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Sapto juga mengajak warga untuk aktif menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post