Sarkowi Zahry Soroti Krisis Daya Tampung Sekolah Negeri di Kukar: Akses Pendidikan Masih Timpang

Samarinda – Ketimpangan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan tajam Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang dinilainya sebagai hambatan serius dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh anak di wilayah tersebut.

“Setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama: jumlah lulusan lebih banyak dari kapasitas sekolah negeri. Ini bukan sekadar soal teknis, ini masalah keadilan,” tegas Sarkowi saat ditemui di Samarinda.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sekolah negeri sangat tinggi karena faktor biaya dan persepsi kualitas yang lebih baik dibanding sekolah swasta. Namun, kondisi geografis Kukar yang luas dan terdiri dari desa-desa terpencil menyebabkan distribusi sekolah menjadi tidak merata.

“Banyak desa yang secara geografis terisolasi. Jika tidak ada sekolah terdekat, maka anak-anak harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan tidak melanjutkan sekolah sama sekali,” paparnya.

Salah satu solusi menurut Sarkowi adalah pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan sekolah, seperti yang direncanakan di wilayah Loa Tebu, yang dapat melayani beberapa desa sekaligus.

Namun rencana tersebut bukan tanpa hambatan. Ia menyoroti persoalan pembebasan lahan sebagai faktor penghambat utama pembangunan.

“Pemprov, pemkab, dan masyarakat harus duduk bersama. Hibah lahan bisa jadi solusi kalau komunikasi dibangun sejak awal,” ujarnya.
Sarkowi juga menyinggung dampak sosial yang lebih luas dari ketimpangan ini.

Ia mencatat bahwa banyak siswa harus menunda pendidikan hingga satu tahun karena tidak tertampung di sekolah negeri, sementara sekolah swasta tidak terjangkau bagi semua kalangan.

“Ini bukan soal jumlah sekolah saja, tapi soal bagaimana negara hadir untuk anak-anak di pinggiran. Mereka punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Ia mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, agar pembangunan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan strategis dan berkelanjutan. (Adv/DPRD Kaltim)