Sangatta – Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berpotensi melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim berencana membentuk tim gabungan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut.
Namun, rencana pelaksanaan operasi masih menunggu koordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim yang memiliki kewenangan teknis dalam sejumlah aspek pengawasan minuman beralkohol.
Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, mengatakan, pengawasan terhadap minuman beralkohol tidak bisa dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Diperlukan keterlibatan instansi lain agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Untuk yang alkohol itu rencananya kami akan ada tim gabungan. Tetapi kami masih menunggu apakah bisa dilaksanakan, karena harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti Disperindag,” ujar Fata saat diwawancarai awak media, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, Disperindag memiliki peran dalam pengawasan yang berkaitan dengan perizinan dan ketentuan perdagangan minuman beralkohol. Instansi tersebut juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat mendukung proses penegakan aturan sesuai kewenangannya.
Karena itu, Satpol PP perlu menyamakan langkah terlebih dahulu sebelum operasi gabungan dilaksanakan.
Menurut Fata, koordinasi lintas instansi menjadi penting agar kegiatan pengawasan tidak hanya sebatas pemeriksaan di lapangan, tetapi juga dapat ditindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran.
Satpol PP sendiri memiliki tugas dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Sementara persoalan teknis terkait perizinan dan pengawasan perdagangan memerlukan keterlibatan OPD yang membidangi urusan tersebut.
Fata mengakui, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan kegiatan pengawasan.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjalankan tugas sesuai kemampuan yang tersedia. Pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan aktivitas usaha yang berpotensi melanggar ketentuan tetap menjadi perhatian.
Selain rencana pengawasan minuman beralkohol, Satpol PP juga masih menjalankan pembinaan terhadap sejumlah THM di Kutim.
Bahkan, beberapa tempat usaha di Kecamatan Teluk Pandan telah mendapatkan surat penghentian operasional. Personel Satpol PP juga telah diterjunkan untuk memastikan pengelola mematuhi surat tersebut.
Fata menegaskan, pengawasan terhadap THM dan minuman beralkohol merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban di tengah masyarakat.
Ia berharap koordinasi bersama OPD terkait dapat segera dituntaskan sehingga rencana pengawasan gabungan bisa memperoleh kejelasan.

















