Inspirasa.co – Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, mendorong revisi UU 23 Tahun 2014 soal aturan kewenangan wilayah laut yang dinilai merugikan Kabupaten dan Kota saat ini.
Dijelaskan Andi Sofyan Hasdam, Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 4 mil dari titik 0 adalah kewenangan Kabupaten dan Kota.
Sementara 4 sampai 12 mil adalah kewenangan Provinsi, dan diatas 12 mil menjadi kewenangan Pusat.
“Sekarang di UU Nomor 23 tahun 2014 mulai titik 0 sampai 12 mil itu menjadi kewenangan Provinsi, dan diatasnya adalah pusat,” jelasnya.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, mengubah kewenangan pengelolaan laut dari pemerintah daerah provinsi menjadi pemerintah pusat.
Andi Sofyan Hasdam menegaskan, regulasi soal aturan kewenangan wilayah laut ini, bersinggungan dengan urusan yang seharusnya tak merugikan Kabupaten dan Kota.
Maka itu, senator asal Kaltim ini berupaya mendorong agar ada revisi terkait UU 23 Tahun 2014, bagaimana mengembalikan kewenangan Bupati dan Wali Kota dalam mengelola wilayah laut 0 sampai 4 mil.
Hal yang bakal diperkuat dalam revisi, seperti pengelolaan kekayaan laut, agar tak merugikan daerah yang meliputi masalah sampah di laut, terumbu karang dan pohon bakau yang seharusnya menjadi urusan Kabupaten dan Kota. (Aris)
Discussion about this post