Inspirasa.co – Pandangan Umum Fraksi Nasdem ditanggapi Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman melalui Rapat Paripurna ke-28 terkait Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Senin (24/06).
Ardiansyah Sulaiman menyampaikan, terkait Silpa sebesar Rp 1,77 triliun yang menjadi sorotan Fraksi Nasdem, ke depannya akan diupayakan untuk dilakukan evaluasi. Mulai dari perencanaan hingga penganggaran belanja daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah Kutai Timur.
Realisasi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 7,54 triliun juga tak luput dari sorotan Fraksi Demokrat. “pemerintah daerah tidak henti-hentinya untuk melakukan upaya agar semuanya dapat terlaksana dengan baik,” jelas Ardiansyah.
Abaldus badu yang mewakili Fraksi Nasdem pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Kamis ( 13/06) lalu, menyampaikan realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mencapai Rp 7,54 triliun atau 84 persen dari anggaran sebesar Rp 8,96 triliun.
“Meski berada di bawah pagu yang ditetapkan, ini menunjukkan pengelolaan belanja yang masih perlu disempurnakan,” katanya Abaldus.
Dalam aspek pembiayaan, lanjut dia, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 masing-masing terealisasi sebesar 100 persen, yaitu Rp 1,57 triliun dan Rp 46,5 miliar. “Hal ini menandakan ketepatan perencanaan dalam pembiayaan, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menyoroti saldo kas akhir tahun sebesar Rp 1,77 triliun. Rinciannya saldo kas daerah sebesar Rp 1,72 triliun, kas pada Bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp 42,85 miliar, kas pada Bendahara BOSNAS sebesar Rp37,22 juta, dan kas pada bendahara penerimaan sebesar Rp2,46 juta.
“Saldo kas yang masih tinggi ini menunjukkan ada kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target, sehingga perlu ada kajian ulang dalam perencanaan,” tegas Ubaldus.(adv)
Discussion about this post