Inspirasa.co – Program “Gratispol” yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hampir menuntaskan target penyediaan internet gratis di seluruh desa.
Namun, di tengah capaian tersebut, tantangan baru muncul. Puluhan desa di wilayah Kaltim rupanya belum menikmati akses listrik, sehingga pemasangan jaringan internet sempat terhambat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim hingga akhir 2025, sebanyak 802 dari total 841 desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet. Artinya, tersisa 39 desa yang menjadi target penyelesaian pada tahun 2026.
Peta Capaian Jaringan Internet Desa
Sejauh ini, penetrasi program Gratispol telah menjangkau mayoritas wilayah di Kaltim:
1. Kabupaten Mahakam Ulu: 100% tuntas (seluruh 50 desa telah terlayani).
2. Kabupaten Penajam Paser Utara: 100% tuntas (seluruh desa telah terlayani).
3. Kabupaten Kutai Kartanegara: 188 desa telah memiliki akses.
4. Kabupaten Kutai Barat: 167 desa telah menjangkau internet.
5. Kabupaten Paser: 131 desa telah terhubung.
6. Kabupaten Kutai Timur: 136 dari 139 desa telah terhubung.
7. Kabupaten Berau: Hanya tersisa sedikit wilayah yang belum terjamah.
Adapun sisa 39 desa yang belum terhubung internet tersebar di lima kabupaten, yaitu: Kutai Barat (23 desa), Paser (8 desa), Kutai Kartanegara (5 desa), Kutai Timur (2 desa), dan Berau (1 desa).
Listrik Belum Masuk, Internet Terhambat
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kendala utama dalam penyediaan internet di sisa desa tersebut adalah belum adanya pasokan listrik.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu, penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujar Faisal.
Untuk menuntaskan target internet gratis ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan untuk melanjutkan pemasangan jaringan di desa-desa yang masih blank spot.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengamini bahwa tantangan terbesar saat ini bergeser ke penyediaan energi, khususnya bagi desa-desa di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Strategi Elektrifikasi di Tengah Keterbatasan Anggaran
Menurut Bambang, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.
“Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik, sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang saat dihubungi melalui telepon.
Meski demikian, upaya percepatan elektrifikasi ini sempat menghadapi kendala akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltim bergerak cepat menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM.
“Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” terangnya.
Jika program bentukan pusat ini berjalan sesuai target, jumlah desa yang belum berlistrik di Kaltim diperkirakan akan berkurang signifikan menjadi 45 desa pada akhir tahun 2026.
Tantangan Geografis Wilayah 3T
Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian wilayah Paser.
Kondisi geografis yang ekstrem menjadi hambatan utama. Banyak desa berada di kawasan terisolasi dan belum memiliki akses jalan yang memadai, sehingga jaringan PLN belum dapat masuk secara optimal.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov Kaltim telah menyalurkan berbagai program pra-PLN. Salah satunya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal serta bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat terus mengalir secara berkelanjutan. Dengan begitu, pemerataan akses listrik dan internet di seluruh pelosok Kaltim dapat terwujud sepenuhnya dalam beberapa tahun ke depan.
