Inspirasa.co – Presiden RI Joko Widodo, meminta untuk menghormati keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pilkada.
Hal itu disampaikan Joko Widodo merespon RUU Pilkada atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah (cakada).
Joko Widodo dalam keterangan resminya melalui channel YouTube resmi Sekretariat Presiden, mengatakan,”Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara,” kata Jokowi Rabu (21/8/2024).
“Itu proses konsitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki,” Sambung Jokowi.
MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Partai Buruh dan Partai Gelora menggugat isi dari Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
Atas putusan MK pun membuka jalan bagi partai politik (parpol) yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 yang diadakan serentak pada 27 November nanti.
Discussion about this post