Samarinda – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bertajuk Gratispol resmi digulirkan. Menyasar bantuan pendidikan gratis hingga subsidi perjalanan ibadah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun di balik semangat reformasi anggaran tersebut, banyak warga justru kebingungan karena minimnya sosialisasi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang mengaku menerima banyak pertanyaan dari warga saat turun ke lapangan dalam agenda reses.
Menurutnya, kurangnya informasi teknis membuat masyarakat tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan siapa yang berhak menerima bantuan dari program ini.
“Banyak yang bertanya bagaimana mendaftar, apa syaratnya. Hal seperti ini mestinya sudah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat,” ujarnya.
Ananda menilai kebingungan masyarakat tidak lepas dari proses peralihan program bantuan pendidikan sebelumnya ke skema Gratispol. Warga, khususnya orang tua siswa penerima beasiswa tahun-tahun sebelumnya, merasa tidak mendapatkan kejelasan arah kebijakan baru ini.
“Peralihan program ini wajar menimbulkan tanya di masyarakat. Saya banyak terima aspirasi dari orang tua penerima beasiswa sebelumnya. Yang mendesak sekarang adalah sosialisasi yang merata,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, ia menyatakan dukungannya terhadap substansi program Gratispol, terutama di bidang pendidikan yang dianggap sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Kaltim.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan infrastruktur tidak boleh diabaikan.
“Saya sudah sampaikan ke Sekda dan OPD terkait. Program seperti ini percuma kalau tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Ananda memaparkan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalihkan sekitar Rp1,5 triliun dari hasil efisiensi belanja birokrasi—seperti pengurangan perjalanan dinas dan pengadaan ATK—untuk membiayai lima program prioritas.
Dana tersebut mencakup alokasi sebesar Rp795 miliar untuk sektor pendidikan, Rp440 miliar untuk kesehatan, dan Rp105 miliar untuk infrastruktur serta sanitasi dasar.
“Lebih dari 80 persen kembali ke masyarakat lewat Gratispol. Ini sudah dibahas dalam TAPD dan kami DPRD akan awasi ketat pelaksanaannya,” jelasnya.
Ananda juga mengingatkan, keberhasilan Gratispol tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari seberapa efektif program ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tanpa komunikasi yang jelas dan sistem pelayanan yang mudah diakses, tujuan besar program ini dikhawatirkan tidak tercapai secara maksimal. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post