Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Agus Suwandy, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi persoalan-persoalan strategis pembangunan. Dalam rapat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2024, Agus menyebut angka stunting yang stagnan, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai sinyal bahwa arah pembangunan belum menyentuh akar permasalahan.
“Capaian pembangunan kita harus dilihat lebih dalam, bukan sekadar angka makro. Ketika stunting masih 22,9 persen dan pengangguran menyentuh 5,14 persen, itu artinya ada yang keliru dalam pendekatan kita,” ujar Agus Suwandy.
Menurutnya, stagnasi angka stunting—yang masih di atas rata-rata nasional (21,5 persen) dan jauh dari target 12,83 persen—mengindikasikan perlunya intervensi lintas sektor yang lebih solid. Ia mendesak Pemprov segera menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman teknis percepatan penanganan stunting, guna memastikan koordinasi efektif antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim sebesar 5,14 persen, tertinggi di Kalimantan, menunjukkan bahwa pembangunan belum berpihak secara langsung pada penciptaan lapangan kerja.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Kita perlu mengakui bahwa pelatihan vokasi belum optimal dan tenaga kerja lokal masih belum terserap secara maksimal,” tegasnya.
Agus juga menyoroti ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencolok antarwilayah. Kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan berada di kategori sangat tinggi (di atas 82), sementara kabupaten seperti Mahakam Ulu (70,79), Kutai Barat (74,76), dan Penajam Paser Utara (74,94) masih tertinggal. Ketimpangan serupa juga terlihat dalam harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
Tak hanya itu, ketimpangan gender turut menjadi perhatian. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) naik ke angka 0,441 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) hanya 66,97. Perempuan masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan dan pendapatan mereka jauh di bawah laki-laki.
“Kita tak bisa bicara pembangunan berkelanjutan jika setengah populasi kita tertinggal,” ujarnya.
Agus Suwandy menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim harus segera merumuskan strategi lintas sektor berbasis data, dengan orientasi keadilan spasial dan pemerataan.
“Tanpa keberanian politik untuk membuat kebijakan afirmatif, ketimpangan ini akan terus mengakar. Kita butuh perubahan, bukan rutinitas,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post