Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau untuk belajar dari Kota Samarinda dalam percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Ia menyoroti lambatnya langkah Berau dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis, padahal bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah siap disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Samarinda bisa, kenapa Berau tidak? Harusnya belajar dari Samarinda. Itu artinya ada yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Jangan pasif, harus jemput bola,” tegas Syarifatul.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama. Dari lima daerah yang mengajukan di Kaltim, hanya Samarinda yang dinyatakan siap mengeksekusi program tersebut karena telah memenuhi seluruh ketentuan yang diminta pemerintah pusat.
Politisi Golkar ini menilai bahwa minimnya inisiatif daerah bisa membuat peluang besar ini terlewatkan. Ia menekankan bahwa dana bantuan dari pusat sudah tersedia, tinggal menunggu kesiapan daerah.
“Ini program pusat. Kalau syarat administrasi sudah beres, anggarannya tinggal disalurkan. Sayang sekali kalau dilewatkan karena kurang inisiatif dari daerah,” ujarnya.
Syarifatul mengaku akan segera berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk menelusuri kendala yang menghambat proses pengajuan. Ia bahkan menyatakan kesiapan DPRD provinsi untuk mendampingi hingga ke tingkat kementerian.
“Kami akan turun langsung, ingin tahu apa yang jadi penghambat. Kalau perlu, kami dampingi ke Kemensos agar ada solusi cepat dan tepat,” katanya.
Ia menambahkan, pengalaman Samarinda bisa dijadikan referensi agar daerah lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurutnya, komunikasi antar-daerah perlu diperkuat agar proses bisa dipercepat.
“Saya sarankan Dinsos Berau belajar dari Samarinda. Pelajari langkah-langkah apa yang mereka ambil sampai bisa lolos. Ini soal tanggung jawab terhadap rakyat,” ucapnya.
Syarifatul menutup dengan pesan tegas: lambatnya respons bisa membuat masyarakat kehilangan manfaat besar dari program ini.
“Kalau daerah tidak bergerak, yang dirugikan adalah rakyat. Jangan sampai program bagus gagal hanya karena kurang gerak dari kita,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post