Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyoroti masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau yang belum sejalan dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hampir menyentuh Rp 5 triliun.
Ia menilai kondisi ini menandakan Berau masih bergantung pada transfer pusat dan belum mandiri secara fiskal. Menurutnya, sudah waktunya pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan strategis agar pendapatan daerah bisa meningkat signifikan.
“PAD Berau sekarang sekitar Rp 300 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD total, angkanya sangat jauh. Minimal kita harus menargetkan PAD bisa mendekati 10 persen dari APBD,” ungkap Syarifatul.
Ia menekankan bahwa upaya peningkatan PAD tidak bisa dilepaskan dari penguatan dua aspek kunci, yakni sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Keduanya harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang.
Menurutnya, Berau memiliki potensi yang sangat besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Sektor pariwisata, industri, serta sumber daya alam merupakan modal penting. Namun ia menilai potensi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau untuk bekerja lebih agresif dan progresif dalam menggali peluang-peluang baru.
“Tren kebutuhan PAD itu akan terus naik, apalagi kalau kita melihat proyeksi hingga 2030. Ini seharusnya jadi motivasi untuk lebih serius menggarap potensi-potensi baru,” tambahnya.
Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah optimalisasi kinerja perusahaan daerah (Perusda). Menurutnya, Perusda yang dikelola secara profesional bisa menjadi pilar penting pendapatan asli daerah.
“Perusda perlu diberi ruang berkembang dan dijalankan sesuai tujuan pembentukannya. Kalau dikelola maksimal, bisa jadi sumber PAD yang signifikan,” jelas Syarifatul.
Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda langkah-langkah nyata untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada. Menurutnya, kenaikan PAD bukan hanya soal menambah pendapatan, tapi juga menjadi indikator kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post