Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menekankan pentingnya mitigasi banjir yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pernyataan ini disampaikan menyusul seringnya banjir melanda wilayah hulu Kukar, terutama di kawasan Juna Hulu.
Menurut Salehuddin, karakteristik geografis Kukar yang terdiri dari 20 kecamatan dengan beragam topografi, termasuk daerah rawa, membuat wilayah ini sangat rentan terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, sinergi lintas pemerintahan menjadi hal mendesak.
“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan. Harus ada pembagian peran yang jelas, mana tanggung jawab kabupaten, mana provinsi. Jangan sampai ketika banjir datang, kita masih bingung siapa mengerjakan apa,” ujar Salehuddin.
Politikus asal Dapil Kukar itu menyebut banjir yang berulang dua hingga tiga tahun sekali menunjukkan bahwa penanganan masih bersifat reaktif, belum menyentuh akar persoalan secara sistemik.
“Jangan tunggu jalan putus baru bertindak. Kita perlu rencana teknis mulai dari drainase, jalur evakuasi, hingga peran Dinas Perhubungan dalam menjamin mobilitas saat darurat seperti bulan Ramadan,” jelasnya.
Salehuddin juga menyoroti pentingnya pemetaan risiko dan sistem peringatan dini yang andal. Menurutnya, wilayah rawan harus memiliki protokol jelas ketika hujan ekstrem atau debit sungai meningkat.
“Ketika elevasi air naik, masyarakat dan aparat harus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mitigasi ini harus bisa dijalankan cepat, bukan sebatas dokumen,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya mitigasi tak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Penanggulangan banjir harus menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan dukungan serius dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Kita perlu duduk bersama menyusun strategi jangka panjang yang berkelanjutan,” tutup Salehuddin. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post