Samarinda — Kasus meninggalnya seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang diduga dipicu infeksi akibat menggunakan sepatu sekolah yang kekecilan memicu perhatian DPRD Kota Samarinda.
Peristiwa ini dinilai menjadi alarm serius atas lemahnya pendataan dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang belum menjangkau warga paling membutuhkan.
Informasi yang berkembang menyebutkan, korban terpaksa tetap menggunakan sepatu sempit karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut diduga memicu pembengkakan pada kaki yang kemudian menjalar hingga ke bagian tubuh lain dan berujung fatal. Ironisnya, keluarga korban juga disebut belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa meskipun pengelolaan pendidikan SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, status korban sebagai warga Samarinda tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota, khususnya dalam aspek perlindungan sosial.
Ia menilai peristiwa ini mencerminkan masih lemahnya validasi data masyarakat kurang mampu di lapangan, sehingga program bantuan tidak tepat sasaran.
“Kita minta Dinas Sosial segera memperbaiki data agar benar-benar valid dan tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ismail juga menyoroti pentingnya peran lingkungan terdekat, termasuk ketua RT dan warga sekitar, untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, kasus ini bisa jadi bukan satu-satunya yang terjadi, melainkan hanya yang terungkap ke publik.
“Bisa saja masih ada kasus lain yang belum terlihat. Karena itu, kepekaan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama di tingkat RT,” tegasnya.
Ia pun mendorong perangkat pemerintah di tingkat bawah untuk lebih aktif melaporkan kondisi warga yang mengalami kesulitan ekonomi, agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui program bantuan yang tersedia.
“Kalau ada warga yang mengalami krisis kesejahteraan, segera laporkan. Supaya pemerintah bisa hadir memberikan bantuan,” katanya.
Ismail menegaskan, kejadian ini harus menjadi evaluasi bersama agar tidak kembali terulang di kemudian hari, sekaligus memastikan sistem perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.(adv)
