Samarinda— Minimnya anggaran program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda menjadi alarm bagi DPRD. Jika dibiarkan, legislatif memperingatkan dampaknya tidak akan terasa sekarang tetapi bisa mengguncang keuangan daerah dalam waktu tidak terlalu lama.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan program KB memiliki peran strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun untuk berjalan, program itu butuh satu hal yang kini justru sangat terbatas anggaran.
“Program ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada anggaran. Sementara untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” ujar Anhar, Rabu (29/4/2026).
Bagi Anhar, kelalaian hari ini bisa berbuah krisis di masa depan. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dengan baik, dampaknya akan merambat ke berbagai sektor kesehatan, BPJS, ekonomi, hingga lapangan kerja.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Ini bukan ancaman kosong, tapi risiko nyata yang harus diantisipasi dari sekarang,” tegasnya.
Persoalan anggaran ini pun tidak lepas dari catatan kinerja program sebelumnya. Anhar menyebut evaluasi Kampung KB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran tahun-tahun berikutnya.
“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial — hanya plang dan baliho,” ungkapnya.
Temuan itu bahkan tercatat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang turut berkontribusi pada penyempitan anggaran DPPKB saat ini.
Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang dukungan anggaran selama program yang diajukan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau mau mencapai target, harus dibarengi anggaran. Mustahil program bisa jalan tanpa itu,” tegas Anhar.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyani, menekankan bahwa program KB saat ini telah bergeser dari sekadar pembatasan jumlah anak menuju peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh.
“Keluarga berencana bukan sekadar membatasi, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Dua anak lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas,” ujarnya.
Edukasi berkelanjutan menjadi pendekatan utama yang terus digencarkan DPPKB. Masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi pun dapat mengaksesnya secara gratis melalui layanan Sapa KB yang telah terintegrasi dengan call center 122.
“Tinggal hubungi nomor layanan kami, operator siap membantu dari pagi sampai sore,” pungkas Deasy.(adv)
