Samarinda-Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menegaskan pentingnya ketegasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menegakkan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum, menyusul maraknya aktivitas hauling batu bara yang masih melintasi jalan umum.
Dalam keterangannya, Baharuddin Demmu mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih digunakannya jalan umum oleh truk-truk pengangkut batu bara, meskipun aturan yang melarang praktik tersebut sudah diterbitkan lebih dari satu dekade lalu.
“Perda No. 10 Tahun 2012 masih berlaku secara hukum karena belum ada pencabutan resmi. Ini hanya menunggu soal komitmen dan keberanian pemprov kaltim dalam menegakkan aturan,” ujar Baharuddin.
Meski saat ini peraturan tersebut tengah direvisi, prosesnya masih dalam tahap sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kini berada di meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini, menurut Baharuddin, tidak menghapus keberlakuan perda yang lama.
“Kami di Bapemperda terus menunggu hasil konsultasi Biro Hukum Pemprov Kaltim dengan Kemendagri untuk mengetahui pasal mana saja yang dinilai bermasalah,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberpihakan pemerintah seharusnya jelas dan berpihak pada keselamatan serta kenyamanan warga, bukan justru membiarkan jalan umum dipakai terus-menerus oleh kendaraan bertonase besar milik korporasi tambang. Kondisi jalan yang rusak parah, polusi debu, dan kemacetan, menurutnya, adalah bukti nyata dari kelalaian pemerintah dalam melindungi kepentingan publik.
“Kalau tidak ada ketegasan, maka jangan salahkan masyarakat jika nanti kepercayaan mereka terhadap pemerintah semakin luntur. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat,” kata Baharuddin dengan nada serius.
Pernyataan ini disampaikan Baharuddin Demmu menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan jalan dan potensi kecelakaan akibat aktivitas angkutan batu bara yang kian masif melintasi jalur umum di berbagai wilayah di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Ia menyebut, belum adanya pencabutan terhadap perda tersebut berarti pemerintah masih memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak.(Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post