Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, memberikan apresiasi atas peluncuran program GratisPoll yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi Damayanti, ini menjadi sebuah langkah maju dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengingatkan pentingnya memastikan program ini berjalan berkelanjutan.
“Peluncuran GratisPoll ini adalah bukti komitmen Pemprov Kaltim dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya sangat mendukung langkah ini,” kata Damayanti saat berbincang di ruang kerjanya di Kompleks DPRD Provinsi Kaltim pada Selasa, 22 April 2025.
Meskipun menyambut baik peluncuran program tersebut, Damayanti mengingatkan agar antusiasme terhadap program ini tidak hanya berfokus pada seremonial, namun harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk menjamin manfaat jangka panjang.
Damayanti menyoroti bahwa keberlanjutan dari program GratisPoll sangat penting, mengingat euforia peluncurannya yang cukup besar. Ia menekankan agar Pemprov Kaltim tidak hanya berhenti pada fase peluncuran, tetapi lebih kepada pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program ini memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Kaltim.
“Yang lebih penting adalah memastikan keberlanjutan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya tegas.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan bahwa kesuksesan program GratisPoll tidak hanya bergantung pada penyediaan layanan gratis, tetapi juga pada sarana dan prasarana yang mendukung. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama untuk memastikan program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Hal ini juga berlaku pada program pendidikan gratis yang dijanjikan pemerintah, dari jenjang SMA hingga S3.
Selain itu, Damayanti juga menyoroti isu yang krusial dalam dunia pendidikan, yaitu kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan kepada tenaga pendidik, terutama di daerah, program-program pendidikan tidak akan berjalan dengan optimal.
“Pendidikan harus menjadi prioritas, dan kita masih ingat betul aksi protes besar di Samarinda pada 2023 terkait pemotongan insentif guru. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jika permasalahan seperti ini terus dibiarkan, akan ada dampak yang lebih besar, seperti peralihan guru dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan pindah ke daerah lain. Hal ini dapat merugikan kualitas pendidikan di daerah. Damayanti berharap agar seluruh elemen pemerintah bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan di Kaltim.
“Semoga ke depan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi dengan lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan,” tutupnya dengan harapan optimis. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post