Inspirasa.co – Sektor pertambangan di Kota Bontang kini berada di bawah bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berakhirnya kontrak kerja dalam skala besar. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Komisi A DPRD Kota Bontang melayangkan peringatan keras (wanti-wanti) kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) agar tidak sekadar menjadi penonton pasif.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan bahwa mitigasi tenaga kerja bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang mendesak. Ia menuntut Disnaker segera melakukan pemetaan presisi terhadap jumlah warga Bontang yang akan terdampak.
“Kami tidak butuh angka di atas kertas saja. Disnaker harus turun langsung, konsultasi dengan perusahaan tambang. Berapa sebenarnya warga Bontang yang terancam kehilangan mata pencaharian? Data akurat adalah kunci agar kebijakan tidak salah sasaran,” tegas Heri.
Selama ini, pemerintah kerap menjadikan pelatihan keterampilan (BLK) sebagai “obat tunggal” bagi pengangguran. Namun, Heri menekankan bahwa tantangan kali ini jauh lebih kompleks. Ia menyoroti beberapa poin krusial yang harus segera diperbaiki.
Edukasi literasi keuangan, fenomena “habisnya uang pesangon” untuk kebutuhan konsumtif menjadi rapor merah yang kerap berulang. Pemerintah dituntut hadir memberikan pendampingan pengelolaan keuangan agar eks-pekerja tambang mampu membangun usaha produktif.
Komisi A mengkritik jika pelatihan yang diberikan tidak sinkron dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Disnaker diminta berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk memastikan jenis pelatihan memiliki daya serap tinggi atau potensi kewirausahaan yang nyata.
Lonjakan pengangguran di sektor tambang bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan potensi meningkatnya angka kemiskinan di Bontang.
Heri Keswanto memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya “mencarikan” kerja, tetapi harus menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi. DPRD Bontang pun menjadwalkan rapat kerja dalam waktu dekat untuk menagih rencana strategis Disnaker.
“Kita tidak ingin setelah berhenti bekerja, mereka justru terpuruk dan menambah beban sosial kota. Jangan sampai setelah kontrak habis, masa depan mereka juga habis,” tutupnya dengan nada tegas.
