Samarinda – Dukungan terhadap rencana penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sekolah-sekolah Samarinda terus mengalir.
Namun, DPRD Samarinda mengingatkan program tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum baru dan pelatihan tenaga pendidik, melainkan harus dibarengi kesiapan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai transformasi digital di sektor pendidikan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat diterapkan secara merata di seluruh sekolah.
Menurutnya, ketersediaan perangkat teknologi dan akses internet menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi sebelum program dijalankan secara luas.
Ia mengingatkan masih terdapat perbedaan kondisi fasilitas antar sekolah di Samarinda. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan sejak awal, penerapan coding dan AI berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam layanan pendidikan.
“Yang perlu dipersiapkan bukan hanya gurunya, tetapi juga sarana dan prasarananya. Karena sekolah yang akan menerapkan program ini jumlahnya banyak dan kondisi masing-masing tentu tidak sama,” ujarnya, Kamis (4/6/26).
Menurut Ismail, digitalisasi pendidikan harus dirancang dengan prinsip pemerataan agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi.
Jangan sampai, kata dia, hanya sekolah-sekolah tertentu yang mampu menjalankan program tersebut secara optimal karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap.
Selain menyoroti kesiapan infrastruktur, DPRD juga mengingatkan masih adanya persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan di Samarinda, yakni kekurangan tenaga pengajar. Berdasarkan estimasi yang ada, kebutuhan guru yang belum terpenuhi saat ini mencapai ratusan orang.
Ismail menilai persoalan kekurangan guru harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan kebutuhan tenaga pendidik terpenuhi seiring dengan upaya mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi.
“Ketika guru tidak tersedia, proses pembelajaran tentu terganggu. Dampaknya bukan hanya satu atau dua siswa, tetapi bisa dirasakan oleh banyak peserta didik dalam satu sekolah,” katanya.
Ia menegaskan keberhasilan program coding dan AI tidak dapat diukur hanya dari implementasinya di ruang kelas. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, mulai dari ketersediaan guru, dukungan fasilitas teknologi, hingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah menyusun langkah yang terintegrasi agar program digitalisasi pendidikan tidak hanya menjadi kebijakan jangka pendek, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata.
“Transformasi pendidikan akan berjalan efektif apabila seluruh komponen pendukung disiapkan secara bersamaan, sehingga setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan masa depan,” pungkasnya.(adv)
