SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan akan mengawasi ketat implementasi program Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ketua Komisi IV, Novan Syahronie, mengungkapkan bahwa program ini akan dimulai tahun ini, menyasar 100 siswa dari jenjang SMP dan SMA.
“Tahun ini program Sekolah Rakyat sudah akan terlaksana dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang. Mereka terbagi di dua tingkatan, yakni SMP dan SMA. Pelaksanaannya akan dipusatkan di Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) yang ada di Samarinda Seberang, dekat Poltek,” jelas Novan pada Kamis (3/7/2025).
Novan menambahkan, seluruh biaya program ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, data calon siswa penerima telah melewati proses verifikasi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dan validasi dari Kementerian Sosial.
“Semua pembiayaan berasal dari pemerintah pusat. Data siswa yang diterima adalah hasil verifikasi dari Pemerintah Kota, melalui Dinas Sosial Kota Samarinda. Data itu juga sudah terkonsolidasi dan tervalidasi oleh Kementerian Sosial,” paparnya.
Prioritas penerima manfaat program ini adalah anak-anak dari keluarga yang tergolong sangat tidak mampu, berdasarkan data resmi Dinas Sosial.
“Segmentasinya memang untuk anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu. Jadi sumber data dan objek penerima langsung berdasarkan data dari Dinas Sosial,” ujar Novan.
Mengenai kelayakan anak jalanan sebagai penerima, Novan menjelaskan bahwa tidak semua anak jalanan otomatis memenuhi syarat. Ada ketentuan administratif yang harus dipatuhi, terutama terkait domisili dan tempat tinggal.
“Kalau bicara soal kategori anak jalanan, ada rambu-rambu tersendiri yang menjadi pertimbangan, terutama soal tempat tinggal dan domisili. Karena untuk bisa masuk ke dalam program, tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintah,” tegasnya.
Terkait detail ini, Novan menyebut pihaknya akan mengadakan rapat lanjutan bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk membahas mekanisme seleksi dan kelengkapan data penerima.
“Secara detail saya belum bisa pastikan apakah mereka termasuk kategori penerima atau tidak. Nanti siang kami akan kembali melakukan rapat hearing dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait, dan di sana mungkin akan dibahas lebih lanjut,” pungkas Novan.
(ADV/DPRDSmd/ANH)
Discussion about this post