SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Samarinda tengah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Langkah ini diambil untuk memperkuat payung hukum dan memastikan tata kelola lahan makam berjalan sesuai aturan.
Dalam rapat lanjutan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Samarinda, pembahasan terfokus pada aspek regulasi, legalitas, serta batasan pengelolaan oleh pihak swasta maupun perorangan.
Anggota Pansus I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menegaskan Ranperda tersebut penting guna menghindari praktik pengelolaan makam yang hanya berorientasi keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial.
“Jangan sampai pihak pengelola hanya cari profit lalu lepas tanggung jawab terhadap lahan makam yang dijual,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, Raperda ini akan memuat ketentuan perizinan, mekanisme pengelolaan, serta pembatasan penggunaan lahan. Menurutnya, regulasi diperlukan karena marak masyarakat membeli lahan makam untuk disimpan dan digunakan di masa depan, yang berisiko menimbulkan sengketa.
Selain itu, DPRD Samarinda juga menyoroti keterbatasan ketersediaan lahan pemakaman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang kini mendekati satu juta jiwa. Penataan lokasi makam nantinya akan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar lebih terintegrasi dengan sektor lain.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Samarinda, Tajudin Husein, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda TPBU telah melewati sejumlah tahapan dan kini memasuki proses finalisasi sekaligus sosialisasi.
“Kami ingin saat perda ini diterbitkan, semua pihak sudah memahami isi dan tujuannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah membuka peluang bagi pihak swasta untuk turut mengelola makam, baik untuk umat Muslim maupun non-Muslim, dengan catatan seluruh mekanisme perizinan dan ketentuan harus dipatuhi.
“Silakan saja kalau ada investor, tapi harus sesuai mekanisme,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap kehadiran Ranperda TPBU dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan pengelolaan tempat pemakaman berjalan tertib, transparan, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial semata.
“Jangan sampai usaha pemakaman berjalan tanpa aturan jelas,” pungkas Aris. (adv)
Discussion about this post