Samarinda – Potensi kenaikan inflasi pasca meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu gejolak harga semakin meluas dan segera menyiapkan langkah pengendalian agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai kenaikan biaya energi hampir selalu berdampak terhadap rantai distribusi barang dan jasa. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kondisi tersebut berisiko memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki instrumen pengendalian yang dapat segera dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan bersama. Kita sudah memiliki TPID yang melibatkan berbagai OPD dan unsur perbankan untuk mengawasi serta mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya, Jumat (26/6/26).
Ia menjelaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mengambil peran lebih aktif, tidak hanya memantau pergerakan harga tetapi juga melakukan langkah antisipatif berdasarkan potensi risiko yang muncul di lapangan.
Iswandi mengatakan pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan inflasi daerah umumnya dipicu oleh kelompok komoditas yang sangat sensitif terhadap biaya distribusi dan kondisi pasokan.
Komoditas seperti minyak goreng, ikan, cabai, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya dinilai perlu menjadi fokus perhatian karena perubahan harga pada sektor tersebut cepat memengaruhi pengeluaran masyarakat.
“Biasanya yang paling sering memicu inflasi adalah minyak, ikan, dan cabai. Komoditas seperti ini harus menjadi perhatian karena langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Meski masih menunggu pembaruan data resmi dari pemerintah daerah dan TPID, DPRD menilai dampak kenaikan BBM terhadap biaya distribusi hampir tidak dapat dihindari.
Karena itu, pemerintah didorong segera menjalankan program pengendalian yang telah tersedia, mulai dari penguatan ketahanan pangan, operasi pasar, bantuan distribusi, hingga intervensi terhadap komoditas strategis.
“Kenaikan BBM tentu akan berpengaruh. Distribusi barang menjadi lebih mahal dan itu biasanya berimbas pada harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Iswandi menegaskan tujuan pengendalian inflasi bukan semata menjaga angka statistik ekonomi, tetapi memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Program-program itu sebenarnya sudah tersedia dan sudah dianggarkan. Tinggal bagaimana pemerintah bergerak cepat supaya manfaatnya dirasakan masyarakat. Yang paling penting daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.(adv)
