Samarinda — DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan setelah masih rendahnya realisasi sejumlah kegiatan strategis hingga pertengahan tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai capaian realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, sektor pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa berjalan lambat karena berkaitan dengan stabilitas pasokan, aktivitas pertanian, dan kesejahteraan masyarakat.
“Program ketahanan dan diversifikasi pangan baru sekitar 6 persen, penanganan kerawanan pangan masih 0 persen, termasuk cadangan pangan juga belum berjalan,” ujar Iswandi, Sabtu (27/6/26).
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak cukup hanya mengejar angka serapan anggaran, tetapi harus memastikan program benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Menurut Iswandi, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan dari besarnya anggaran yang digunakan, melainkan dari hasil yang diterima masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai anggaran terserap, tetapi program tidak berjalan dan dampaknya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
DPRD meminta Ketapang Tani segera melakukan evaluasi terhadap hambatan pelaksanaan program dan mempercepat implementasi pada semester kedua agar target pembangunan sektor pangan tetap tercapai.
Iswandi menilai percepatan tersebut penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat dukungan terhadap petani dan pelaku usaha sektor pangan di Samarinda.
“Semester kedua harus dimaksimalkan. Program yang menyentuh masyarakat jangan sampai tertinggal,” tutupnya.(adv)
