Samarinda — Penerapan kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Samarinda, memunculkan beragam reaksi dari warga dan pelaku usaha sekitar. Banyak yang mengeluhkan penurunan omzet akibat perubahan arus kendaraan yang membatasi akses pelanggan menuju lokasi usaha mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Sutrisno, angkat bicara. Ia menilai dinamika seperti ini merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah dalam menata kota menuju arah metropolitan yang lebih tertib dan teratur.
“Kalau bicara parkir dan lalu lintas, saya yakin Dishub bekerja dengan dasar aturan dan kajian. Tapi masyarakat tentu melihat dari sisi ekonomi — kalau usaha mereka terdampak, wajar kalau muncul protes,” ujar Sutrisno saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, penerapan SSA sejatinya bertujuan untuk mengurai kemacetan di kawasan padat. Namun, ia mengakui bahwa kebijakan semacam ini sering kali memicu resistensi di awal karena masyarakat perlu waktu beradaptasi dengan pola lalu lintas baru.
“Dishub memang menerapkan SSA untuk pengendalian lalu lintas agar tidak macet, tapi gejolak di lapangan itu hal yang lumrah di masa transisi,” jelasnya.
Sutrisno juga menyoroti akar persoalan lain di kawasan Abul Hasan, yakni keterbatasan ruang parkir yang sudah menjadi masalah lama.
“Dulu jalan Abul Hasan sempit, sekarang sudah dilebarkan tapi tetap saja parkir jadi persoalan. Banyak pelaku usaha yang bahkan tidak punya lahan parkir sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, politisi asal PDI Perjuangan ini optimistis kebijakan SSA tidak akan sepenuhnya ditolak masyarakat. Ia percaya masih banyak warga yang memahami bahwa penataan lalu lintas merupakan bagian dari pembangunan kota yang lebih besar.
“Saya yakin sebagian masyarakat bisa memahami arah kebijakan ini. Pemerintah tentu ingin menciptakan kota yang lebih tertib, bukan justru mempersulit,” pungkasnya.(Adv)
Discussion about this post