DPRD Usulkan Penyederhanaan Anggaran Stunting, Pjs Wali Kota: Dukungan OPD Lain Tetap Dibutuhkan

Inspirasa.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengusulkan agar pengelolaan anggaran penanganan stunting yang selama ini tersebar di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disederhanakan.

Usulan tersebut bertujuan agar anggaran lebih terfokus pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pemerintah kecamatan sehingga penanganan stunting dapat lebih terarah dan efektif.

Instruksi Wali Kota Bontang Tak Ada Lagi Baliho di Median Jalan, DPMPTSP: Ada Baliho Kadaluarsa Sudah Terpasang Belasan Tahun Tak Terawat

MK Perintahkan Gubernur Kaltim Mediasi Penyelesaian Sengketa Wilayah Kampung Sidrap

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang Munawwar mengungkapkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menekan angka stunting. Menurutnya, meskipun Dinkes menjadi sektor utama, dukungan dari berbagai OPD lainnya tetap dibutuhkan.

“Nanti ini kan sebetulnya tidak hanya Dinkes. Dia harus sampai ke tingkat lini bawah seperti di kelurahan, kecamatan, hingga Kominfo. Memang Dinkes liniernya, tetapi sektor lain mempengaruhi, seperti Disdukcapil, BPS, dan Kominfo yang bisa memberikan data akurat supaya tidak salah perhitungan,” jelas Munawwar, Minggu (17/11/2024).

Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan dalam penanganan stunting adalah perbedaan data di antara OPD. Ketidaksesuaian data ini, menurutnya, sering menjadi penghambat dalam menyusun program yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu dioptimalkan untuk mengintegrasikan data dan program.

“Bagaimana caranya supaya angka stunting ini bisa ditekan secara lebih logis. Penurunan stunting ini memang sekarang menjadi sorotan penting. Kita harus berupaya keras agar target tercapai,” ujarnya.

Selain itu, Munawwar juga menyebutkan program nasional yang dapat mendukung upaya penanganan stunting di daerah. Salah satunya adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto berupa pemberian makan siang gratis.

Menurut Munawwar, program tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, pelaksanaannya membutuhkan persiapan anggaran yang matang di tingkat daerah.

“Sekarang dari Presiden Prabowo ada program makan siang gratis. Ini harus kita siapkan dengan anggaran. Jadi intinya stunting harus ditekan semaksimal mungkin,” tutupnya. (Adv)