Fraksi Demokrat DPRD Kutim Soroti Program Tidak Tepat Sasaran

Inspirasa.co – Dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD TA 2025 tersebut.

Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Demokrat Pandi Widianto menyampaikan bahwa fraksi demokrat DPRD Kutim berkomitmen untuk terus fokus dalam penyusunan APBD yang memprioritaskan program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan program-program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati.

DPRD Samarinda Soroti Minimnya Anggaran Pariwisata, Dorong Pengembangan Destinasi Berbasis Budaya

DPRD Samarinda Kawal Aduan SPMB, Pastikan Calon Siswa yang Belum Tertampung Diprioritaskan pada Tahap Lanjutan

“Kami menyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ungkapnya saat rapat paripurna ke-XX di ruang Sidang Utama, Sekretariat DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Kemudian, adapun padangan umum fraksi Demokrat terhadap Nota Penjelasan tentang rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur TA 2025 sebagai berikut.

“Fraksi Demokrat kembali mengapresiasi kinerja pemerintah, dengan optimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2025 dengan estimasi sebesar Rp. 11,151 triliun. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah Kabupaten,” ujar Pandi.

Fraksi Demokrat menyarankan untuk pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah yang dapat dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer semata. Seperti sektor-sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata serta sektor lainnya yang bisa mengangkat PAD.

Sementara itu, dalam belanja daerah Fraksi Demokrat berpandangan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dirasa masih kurang tepat sasaran.

“Seperti panggung hiburan, Bimtek pegawai yang masih belum maksimal hasilnya,” beber Pandi Widianto.

Terakhir, pihaknya menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD kabupaten yang dilakukan oleh semua anggota DPRD Kutim.

“Kami harap pandang umum ini dapat menjadi masukan yang konstruktif dan semakin mempertajam kebijakan dan mempercepat kerja pemerintah menuju Kutai Timur hebat 2045,” pungkasnya.