Hasanuddin Mas’ud Sebut ke Kejati untuk Koordinasi Forkopimda, Akui Sudah Pernah Dipanggil Soal Kasus DBON

Inspirasa.co – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas`ud terlihat mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dihari yang sama saat mantan Gubernur Kaltim Isran Noor di periksa terkait korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Kejati Kaltim, pada Senin (22/9/2025).

Awak media yang ada dilokasi saat itu langsung menghampiri Hasanuddin Mas`ud, meminta keterangan terkait kedatangannya di Kejati Kaltim.

Hasanuddin Mas’ud menepis jika ia datang saat itu untuk diperiksa Kejati Kaltim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah DBON Kaltim.

Hasanuddin Mas’ud bilang, bukan terkait kasus DBON. Kedatangannya untuk melakukan koordinasi forkopimda yang dilakukan setiap bulan.

“Bukan DBON, bukan. Koordinasi forkopimda ok. Enggak ada masalah,” katanya.

Kendati demikian, Hasanuddin Mas’ud mengaku sudah pernah dipanggil oleh Kejati Kaltim terkait kasus DBON.

Namun, ia mengaku tidak terlibat dengan kasus dugaan korupsi dana hibah DBON, lantaran bukan sebagai ketua Banggar (Badan Anggaran).

“Saya kemarin sudah. Tapi saya kemarin waktu itu tidak ikut, karena saya bukan sebagai ketua Banggar. Hanya hadir saja, hanya diperiksa,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kasidik Kejati Kaltim, Juli Hartono mengatakan, sebanyak 30 saksi telah diperiksa atas kasus korupsi dana hibah DBON anggaran 2023, senilai Rp 100 miliar. 

Tiga puluh saksi ini, mereka berasal dari berbagai pihak, Eeksekutif, legislatif dan organisasi terkait.

Pemeriksaan saksi dilakukan, membantu mempercepat proses penyidikan, dan memastikan semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kasus ini dapat terungkap jelas.

“Keterangannya dianggap krusial untuk membuat terang kasus ini,” jelas Juli Hartono.

Terkait ada potensi tambahan tersangka, Juli Hartono mengatakan, penyidikan kasus ini bersifat dinamis, sehingga menemukan fakta dan barang bukti yang ada.

“Ketika ditemukan fakta hukum menyangkut pihak lain atau peran pihak lain, siapa pun itu pasti akan kami tindaklanjuti sesuai kaidah hukum yang berlaku,” terang Juli Hartono. (Aris)