Samarinda – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 Pemerintah Kota Samarinda menyisakan sejumlah catatan dari DPRD, terutama terkait pelayanan dasar masyarakat dan efektivitas proyek pembangunan yang dinilai belum optimal.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan rekomendasi hasil evaluasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ telah disampaikan kepada pemerintah kota agar segera ditindaklanjuti sebagai bahan pembenahan program pembangunan.
Menurutnya, DPRD tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Samarinda yang kembali memperoleh penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penilaian BPK, karena Pemkot Samarinda mampu mempertahankan laporan keuangan yang baik secara berturut-turut,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Namun di balik capaian tersebut, Helmi menilai masih ada sejumlah persoalan pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian serius. Keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) disebut masih cukup sering terjadi di beberapa wilayah Kota Samarinda.
Ia menegaskan evaluasi dalam LKPJ tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain sektor pelayanan dasar, DPRD turut menyoroti beberapa proyek pembangunan yang dinilai belum berjalan maksimal, termasuk kawasan Teras Samarinda yang masih memerlukan penyempurnaan fasilitas pendukung sebelum dimanfaatkan secara optimal.
“Catatan dari BPK ini harus menjadi pembelajaran agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada program berikutnya,” katanya.
Helmi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan DPRD tidak boleh berhenti sebagai dokumen evaluasi tahunan semata, tetapi harus menjadi pijakan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda.
“Kami mendorong pemerintah kota bersama OPD terkait bergerak cepat menyelesaikan seluruh catatan yang ada agar pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya.(adv)
