Samarinda – Ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) perlu diantisipasi pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan air bersih dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota menyiapkan langkah penanganan secara terpadu. Menurutnya, kondisi kemarau tidak boleh hanya direspons setelah masyarakat mengalami kesulitan.
“Yang pasti kita berharap pemerintah kota, kabupaten, seluruh Kaltim itu bersatu padu, bergotong royong untuk melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bahaya karhutla itu tadi. Kemudian sesegera mungkin melakukan antisipasi terhadap bahaya kekeringan,” ujar Deni, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, penurunan debit sungai dapat berdampak pada pemenuhan air bersih sekaligus menghambat mobilitas distribusi barang. Wilayah yang mengandalkan transportasi sungai berpotensi mengalami peningkatan biaya pengiriman apabila kondisi tersebut terus berlangsung.
Menurut Deni, pemerintah perlu memetakan daerah yang berisiko mengalami kekurangan air maupun gangguan pasokan. Langkah ini penting agar distribusi bantuan dan kebutuhan pokok dapat dilakukan lebih cepat serta tepat sasaran.
“Jangan sampai ketika kondisinya sudah parah baru kita bergerak. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang,” katanya.
Deni juga mengapresiasi bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada daerah yang terdampak kekeringan. Selain bantuan pemerintah, penggalangan dukungan dari internal Partai Gerindra turut dilakukan untuk membantu masyarakat.
Namun, ia menilai penanganan tidak cukup mengandalkan bantuan darurat. Pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka menengah, termasuk memastikan ketersediaan air bersih dan menjaga jalur distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan.
Deni menegaskan koordinasi lintas daerah menjadi kunci menghadapi kondisi tersebut. Penanganan juga perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kering.
“Kami berharap kesiapsiagaan pemerintah diperkuat sehingga dampak kekeringan terhadap kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat diminimalkan,” tandasnya. (adv)
