Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, memberikan tanggapan terkait insiden kesalahpahaman antara organisasi masyarakat (ormas) LPADKT dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda. Wawancara ini dilakukan di Gedung DPRD Kota Samarinda pada 14 Mei 2025.
Adnan Faridhan menegaskan bahwa ormas dilindungi Undang-Undang Ormas, namun ia juga memperingatkan tegas terhadap tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas.
“Saya rasa yang pertama, ormas itu dilindungi undang-undang ormas. Tapi kalau yang mengarah ke premanisme, tentu ada konsekuensi hukum,” ujarnya.
Mengenai permasalahan antara LPADKT dan Satpol PP, Adnan menyatakan bahwa isu tersebut telah diselesaikan dengan baik.
“Terkait masalah LPADKT dengan Satpol PP kemarin, saya rasa sudah *clear sudah diselesaikan antara petinggi-petingginya sudah bertemu dengan Pak Wali Kota juga. Ternyata ada kesalahpahaman terkait masalah penertiban bendera, kalau tidak salah. Tapi setelah itu, hari itu juga diselesaikan dengan kepala dingin di kantor wali kota, itu yang saya tahu,” jelas Adnan.
Menanggapi pertanyaan tentang perlunya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang ormas, Adnan menjelaskan bahwa kewenangan pengaturan undang-undang berada di DPR RI.
“Kalau mengatur itu bukan ranah kita ya, itu DPR RI seharusnya, untuk pengaturan undang-undang atau merevisi undang-undang ormas itu tentunya di DPR RI. Kalau kita hanya mungkin memberikan rekomendasi dan masukan-masukan saja,” terangnya.
Adnan juga menekankan pentingnya memisahkan antara ormas dan tindakan premanisme.
“Tapi terkait masalah preman itu harus dipisahkan, antara ormas dan premanisme itu dua hal yang berbeda. Kalau ada ormas yang melakukan aksi premanisme, itu bisa dicabut izinnya karena ada pidana di situ,” pungkasnya.
Pernyataan Adnan Faridhan ini diharapkan dapat mengklarifikasi insiden kesalahpahaman dan memperjelas kedudukan hukum ormas serta konsekuensi dari tindakan premanisme.
(ADV/DPRDSmd/huda)
Discussion about this post