Samarinda – Persoalan minimnya akses listrik dan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah desa Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalimantan Timur bersama jajaran pemerintah daerah setempat. Permasalahan ini dinilai krusial karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugiyono, mendorong Pemkab Paser agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan kelistrikan secara resmi kepada pemerintah provinsi melalui dinas terkait. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan jaringan PLN sebagai solusi jangka panjang yang lebih stabil.
“Kalau wilayah Paser masih bisa terjangkau jaringan PLN, sebaiknya itu diutamakan. PLTS sering kali rusak atau hilang bahkan sebelum satu tahun. Jadi usulkan saja melalui dinas teknis, nanti kami akan dorong dari sisi legislatif,” ujar Sugiyono, yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kota Samarinda.
Ia menambahkan, efektivitas dan keberlanjutan fasilitas publik harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurutnya, penggunaan sistem kelistrikan PLN menawarkan keandalan yang lebih baik dibandingkan solusi energi terbarukan berskala kecil yang belum memiliki sistem pemeliharaan jangka panjang.
Sementara itu, Pemkab Paser menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan dukungan penuh melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu), mengingat masih banyak desa di kabupaten tersebut yang belum teraliri listrik dan minim penerangan jalan.
Dukungan DPRD Kaltim dipandang strategis dalam memperkuat posisi pengajuan anggaran agar kebutuhan infrastruktur desa bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun berikutnya. Di tengah upaya mendukung Ibu Kota Negara (IKN), sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan legislatif dinilai sangat penting dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar di daerah penyangga. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post