Menteri Keuangan Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Beasiswa KIP Kuliah

Inspirasa.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada pemotongan anggaran terhadap beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, anggaran sebesar Rp 14.698.000.000.000 untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap akan tersalurkan.

Otorita IKN Gandeng Satgas Lintas Lembaga Berantas Tambang Ilegal di Kawasan Nusantara

Perkuat SDM dan Ekosistem Pendidikan, Kemendikti Sainstek Dorong Riset dan Magang Mahasiswa di IKN

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat, 14 Februari 2025, disadur Inspirasa.co di tempo.co.

Penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa, dan semua penerima yang sudah terdaftar akan menerima manfaat secara penuh.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan anggaran untuk tunjangan pegawai, tunjangan dosen, maupun beasiswa mahasiswa.

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, dari total anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 56,6 triliun, sebagian besar sudah dialokasikan langsung untuk perguruan tinggi dan mahasiswa penerima beasiswa.

“Yang dikelola dari kantor kementerian itu tidak lebih dari 10 persen dari total pagu anggaran Kemendiktisaintek. Jadi artinya yang disampaikan langsung kepada perguruan tinggi atau mahasiswa itu sangat tidak mungkin dilakukan efisiensi,” kata Satryo saat melakukan rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Dana bantuan sosial dan beasiswa yang tidak terkena efisiensi mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, baik di dalam maupun luar negeri.

Satryo menjelaskan bahwa awalnya anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah ditetapkan sebesar Rp 14,69 triliun. Namun, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau sekitar 9 persen. Ia mengusulkan agar anggaran tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,69 triliun, sehingga tidak termasuk dalam anggaran yang terkena efisiensi. (*)