Inspirasa.co – Minuman berpemanis dalam kemasan dan plastik direncanakan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR bakal dikenakan cukai mulai tahun depan.
Kebijakan pengenaan cukai itu pun masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023.
Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai sebesar Rp245,4 triliun untuk tahun depan. Meski begitu, pemerintah tidak merinci secara khusus besaran target penerimaan cukai yang berasal dari MBDK dan plastik tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan implementasi pengenaan cukai MBDK akan dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi pada 2023.
“Artinya DPR memberikan persetujuan untuk perluasan barang kena cukai, namun sama seperti kami memutuskan berbagai hal, kami akan lihat momentum pemulihan ekonomi terutama untuk rumah tangga,” katanya dalam RDP di DPR, pada Selasa (27/9/2022). Dikutif Inspirasa.co dari CNNIndonesia.
Bendahara negara itu mengaku pihaknya akan mencari titik keseimbangan dari rencana tersebut dan memilih instrumen kebijakan yang paling masuk akal.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan mempertimbangkan sisi kesehatan dan lingkungan. Menurutnya, minuman berpemanis dan plastik memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Sementara itu, dalam paparannya, pemerintah akan menambah kebijakan teknis kepabeanan dan cukai yang akan ditempuh tahun depan. Salah satunya ekstensifikasi cukai.
“Intensifikasi cukai melalui penyesuaian tarif cukai, dan ekstensifikasi cukai melalui penambahan barang kena cukai baru berupa produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Anggota Banggar DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo yang membacakan bahan rapat itu.
Wacana pengenaan cukai pada minuman berpemanis ini sebelumnya pernah dilontarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani.
Ia menyebutkan pemerintah terus mempersiapkan kebijakan pengenaan cukai untuk minuman berpemanis. Berbagai pertimbangan masih dalam pembahasan.
“Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan untuk ke depan dipersiapkan perencanaannya saat ini,” ujar Askolani.
Salah satu pertimbangan untuk rencana pengenaan cukai minuman berpemanis adalah kesehatan. Apalagi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengingatkan bahaya minuman manis yang menjadi penyebab diabetes.
Selain itu, pertimbangan lainnya, kata Askolani adalah kondisi pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini yang masih dalam pembahasan di internal pemerintah.
Discussion about this post