Samarinda — Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Varia Niaga menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda, terutama terkait rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema kerja sama pengelolaan aset yang dinilai belum berpihak pada kepentingan daerah.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Ahmad Sukamto, menilai kontribusi PAD yang dihasilkan Varia Niaga masih jauh dari harapan. Berdasarkan laporan tahun 2025, perusahaan daerah tersebut hanya menyumbang sekitar Rp500 juta.
“Di laporan LKPJ 2025, PAD yang disumbangkan hanya sekitar Rp500 juta. Itu sangat kecil,” ujarnya, Selasa (28/4/26).
Selain angka kontribusi yang dinilai rendah, Ahmad juga menyoroti pola kerja sama pengelolaan aset yang saat ini berjalan.
Ia menilai skema tersebut tidak proporsional, mengingat porsi yang diterima pemerintah kota hanya sekitar 10 persen, sementara aset yang digunakan merupakan milik pemerintah dan dibiayai dari APBD.
“Kalau lahannya milik pemerintah, dibangun pakai APBD, tapi kita cuma dapat sekitar 10 persen, itu tidak masuk akal,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan aset daerah yang seharusnya bisa memberikan manfaat lebih besar bagi keuangan daerah.
DPRD pun mendorong perubahan skema kerja sama yang selama ini berbasis fee menjadi sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Bahkan, opsi pembagian keuntungan secara proporsional hingga 50:50 dinilai layak untuk dipertimbangkan.
“Ke depan harus diubah. Bisa bagi hasil, bukan sekadar fee kecil. Intinya harus menguntungkan daerah,” katanya.
Ahmad menambahkan, Varia Niaga memiliki potensi besar dalam pengelolaan aset strategis, namun belum dimaksimalkan secara optimal. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak kerja sama yang ada, termasuk transparansi dalam perhitungan keuntungan.
“Potensinya besar, tapi belum tergarap maksimal. Harus ada perbaikan agar kontribusinya ke PAD bisa meningkat,” pungkasnya.(adv)
