TENGGARONG – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk High Level Meeting terkait pengendalian inflasi dan menciptakan kondusifitas daerah. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kukar pada Selasa (25/3/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Iwan Kurniawan, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar, perwakilan Bulog Cabang Samarinda, serta tokoh ulama. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Dr. H. Sunggono.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, khususnya terkait kebutuhan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain mempercepat pelaksanaan operasi pasar, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok secara efisien dan terukur, serta menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menerapkan pedoman 4K, yakni memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kestabilan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ahyani.
Sementara itu, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa tujuan utama Rakor ini adalah untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan secara efektif di tingkat daerah.
Pemkab Kukar sendiri telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, seperti menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), melakukan inspeksi pasar bersama Polres, Disperindag, dan Dinas Ketahanan Pangan, serta melaporkan neraca ketersediaan pangan secara rutin ke Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Pemkab Kukar juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk transportasi operasi pasar serta mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menanggulangi fluktuasi harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam sembilan bulan ke depan.
Bupati Edi Damansyah juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk lebih mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan utama seperti beras, aneka cabai, bawang, daging, dan telur ayam. Selain itu, diperlukan sinergi pengawasan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik penimbunan serta gangguan distribusi, termasuk pada penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG).
“Semoga pertemuan ini dapat menciptakan kesepahaman dan sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga kestabilan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara serta memastikan ketersediaan barang dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.
Discussion about this post