Inspirasa.co – Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Upaya ini dilakukan dengan menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang MHA.
Kepala Bidang Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Riyandi Elvander mengatakan, langkah tersebut diambil guna menjaga kelestarian adat dan budaya masyarakat di Kukar yang berpotensi terpengaruh oleh keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Riyandi Elvander mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membina lembaga adat desa tau kelurahan di Kukar. Diketahui, saat ini di Kukar sudah ada Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mengatur tentang lembaga adat desa/kelurahan.
Di situ sudah sangat jelas tentang pembinaan yang dilakukan oleh bupati, camat, lurah dan kades terhadap lembaga-lembaga tersebut,” kata Riyandi, Rabu (25/10/23).
Lebih lanjut Riyandi Elvander mengemukakan, pemerintah daerah juga telah melakukan paripurna terhadap draft atau rancangan perda tentang MHA. Focus Discussion Group (FGD) pun telah dilakukan di beberapa lokasi. Didapati bahwa ada beberapa wilayah di kecamatan yang berpotensi menjadi MHA.
‘’Tujuan dari penetapan MHA adalah untuk melestarikan adat dan budaya masyarakat di Kukar yang tidak tergerus oleh keberadaan IKN,’’ tegasnya.
Riyandi Elvander juga berharap, dengan adanya MHA, masyarakat di Kukar dapat menjaga serta mengembangkan adat dan budaya sesuai dengan perkembangan zaman.
“Kalau dari MHA dalam menyajikan dokumen adatnya seperti sejarah, wilayah adatnya, kemudian persyaratan lainnya yang tertuang dalam dokumen, makanya kehadiran pemerintah akan membantu dalam menyusun dokumen etnografi,” tegasnya.
Discussion about this post