Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang memutuskan membuat sistem pendataan kemiskinan sendiri setelah menemukan ketidakakuratan dalam data yang diberikan pusat. Kebijakan baru ini akan melibatkan ketua RT sebagai ujung tombak pengumpulan data lapangan.
Wakil Wali Kota Agus Haris menjelaskan, selama ini program bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran karena menggunakan data dari Kementerian Sosial yang dianggap tidak sesuai kondisi riil.
“Kami seringkali kebingungan karena datanya datang tiba-tiba tanpa verifikasi lapangan,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Wali Kota.
Melalui sistem baru ini, Pemkot akan meminta ketua RT mendata warga yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan. Proses pendataan direncanakan berlangsung selama dua bulan dengan pengawasan ketat untuk menghindari manipulasi data.
“Ketua RT paling tahu kondisi warganya. Kami minta mereka bekerja profesional tanpa pilih kasih,” tegas Agus. Sebagai bentuk apresiasi, insentif ketua RT akan dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bontang untuk memperbaiki sistem penanganan kemiskinan. Agus menegaskan, dengan data yang akurat, program bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kemensos, total warga Bontang yang mengalami miskin ekstrem ialah 22 orang, keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 18.389; jumlah individu DTKS 43.273. Kemudian total KK yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) 2.948; Penerima Bantuan Iuran (PBI) individu 23.164; dan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) daerah 500 orang. (Fitri/Aris)
Discussion about this post