Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, terkait pendidikan gratis dan bantuan seragam sekolah untuk jenjang SMA/SMK sederajat. Program yang dinamai “Gratispol” ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat Kaltim.
Dalam keterangannya, Sapto menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin negara, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, ia memastikan DPRD akan berperan aktif dalam memastikan program tersebut tepat sasaran dan tidak berhenti di atas kertas.
“Kami akan kawal program Gratispol ini, karena banyak masyarakat di Kaltim yang pastinya membutuhkan pendidikan gratis hingga bantuan seragam sekolah gratis,” tegasnya.
Program Gratispol sendiri akan dikoordinasikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur. Sapto mengungkapkan dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan jajaran Disdikbud untuk memastikan kesiapan teknis dan anggaran.
“Saya sudah komunikasikan ini ke Disdikbud Kaltim, baik dari kepala dinasnya maupun kepala bidangnya. Bahkan dari daerah lain juga mulai mempertanyakan soal program ini,” katanya.
Namun demikian, Sapto tidak menampik bahwa pelaksanaan program ini memerlukan waktu dan proses bertahap. Ia menyebutkan bahwa beberapa hal perlu disiapkan secara matang, mulai dari penganggaran, regulasi teknis, hingga distribusi bantuan ke sekolah-sekolah.
“Karena saya yakin yang dianggarkan pemerintah provinsi ini belum semuanya. Pasti ada pergeseran anggaran. Insyaallah nanti di tahun 2026 bisa ter-cover masalah janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terkait program Gratispol ini,” jelasnya optimistis.
Program ini tidak hanya menyasar penghapusan biaya sekolah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar siswa seperti seragam. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga, khususnya di wilayah pedalaman dan pinggiran kota yang masih menghadapi kendala ekonomi. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post