Inspirasa.co – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mewanti-wanti organisasi masyarakat (Ormas) untuk tidak meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada masyarakat, pengusaha ataupun perusahaan.
Imbauan itu ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa apabila ada ormas yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan ditindak tegas.
Menurutnya, Polda hingga Polres di daerah bakal memantau situasi yang dianggap menghambat investasi.
“Apabila ada garkum (pelanggaran hukum) yang menghambat investasi di daerah, Polda atau Polres dapat melakukan tindakan sesuai garkum yang dilakukan,” jelasnya dilansir dari Kompas Tv pada Kamis (21/4/2022)
Imbauan itu juga ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, dilansir dari Bisnis.com, ia menegaskan bahwa meminta THR secara paksa adalah bentuk pemerasan.
“Apabila ada korban yang melaporkan ke Polda Metro kita akan proses hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan pemerasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Zulpan juga mengimbau kepada seluruh pengusaha yang menerima surat permintaan THR yang bersifat memaksa dari kelompok manapun agar melapor ke kepolisian terdekat.
“Kita akan respons aduan masyarakat itu karena tidak dibenarkan,” tegasnya.
Discussion about this post