Proyek Terowongan yang Dikerjakan Pemkot Samarinda Senilai Rp 395 Miliar Akhirnya Dilanjutkan, Pemprov Beri Catatan

Inspirasa.co – Sebelumnya proyek pembangunan terowongan yang dikerjakan Pemkot Samarinda senilai Rp 395 miliar, dibangun di atas lahan kawasan Rumah Sakit Islam (RSI), dihentikan Pemprov Kaltim, lantaran penggunaan aset tak sesuai administrasi, dimana lahan itu merupakan aset milik Pemprov Kaltim.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim melakukan pertemuan dan rapat koordinasi, dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan OPD terkait, mereka sekaligus mengunjungi lokasi proyek pembangunan tersebut. Senin (22/1/2024).

Hasil dari pertemuan itu, Pemkot Samarinda yang mengerjakan proyek pembangunan, di lahan aset Pemprov Kaltim akhirnya menemui titik terang.

Selain itu, spanduk pemberitahuan penghentian sementara proyek pembangunan terowongan yang dikerjakan Pemkot Samarinda di lokasi pun di copot.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, pembangunan terowongan milik Pemkot Samarinda tersebut bisa dilanjutkan.

“Pembangunan bisa dilanjutkan, namun dengan catatan persoalan administrasi sudah harus klir. Kami beri waktu seminggu untuk diselesaikan,” Jelasnya.

Administrasi yang dimaksud, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemkot Samarinda harus memenuhi persyaratan seperti analisis dampak lingkungan hingga surat hibah.

Pj Gubernur Akmal Malik mengingatkan agar kontraktor proyek pembangunan terowongan menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin ke Jalan Kakap yang dilaksanakan oleh PT PP Persero, dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak atau OPD terkait, agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait proyek infrastruktur kota Samarinda tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyanggupi arahan atau permintaan dari Pemprov Kaltim.

Andi Harun bilang, Pemkot Samarinda akan memenuhi kelengkapan administratif yang dibutuhkan oleh Pemprov Kaltim. “Kami penuhi dalam seminggu ini, kami akan taati,” Jelasnya.

Selain itu, terkait surat permohonan hibah kepada Pemprov Kaltim juga akan dibuat dan akan diserahkan dalam waktu seminggu.

Menurut Andi Harun, pembangunan terowongan yang dikerjakan ini untuk kepentingan masyarakat, olehnya polemik ini memang harus diselesaikan dengan duduk bersama. (AD).