Realisasi Bedah Rumah di Selambai Lamban, Yaser Sebut Ada Miskomunikasi OPD dan Warga

Inspirasa.co – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yaser Arafat menyebut, Lambannya realisasi bedah rumah program “KOTAKU” di Selambai Kelurahan Loktuan, lantaran ada proses komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar, antara pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan warga.

“Sebenarnya miskomunikasi saja, antara pihak OPD dan warga yang akan dibedah rumahnya mempertanyakan kenapa lambat di bangun,” ujarnya ditemui beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, sebanyak 197 rumah di Kampung Selambai, Loktuan Bakal dibedah.

Masing-masing mendapat bantuan dana senilai Rp 53 juta, yang dibagi dalam 2 tahap pencairan. Untuk tahap pertama sudah ditransfer sebesar Rp 26,5 juta ke rekening penerima bantuan.

“Uangnya untuk tahap pertama sudah di transfer dan ternyata warga tidak tahu. Dan OPD nya juga tidak menginfokan. Jadi warga mempertanyakan kenapa bukan dia saja yang beli materialnya pake uang itu, jadi miskomunikasi disitu. Warga pertanyaan itu,” timpalnya.

Menanggapi itu, Kasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Dinas Perkimtan Hendra Hadyanto mengatakan, lambannya pengerjaan lantaran material bangunan terbatas dan sulit didapat, terutama kayu ulin.

Di samping itu, beberapa toko material juga mengundurkan diri, lantaran pembayaran dilakukan setelah semua barang dikirimkan.

“Jadi selain terkendala material, juga terkendala modal,” ungkapnya.

Sementara, soal uang yang masuk itu, dijelaskan Hendra, tidak dapat dibelanjakan oleh si penerima bantuan. Lantaran, sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dinas PUPR ke masyarakat, bentuk bantuan berupa material, bukan uang tunai.

“Setiap rumah memiliki rencana anggaran biaya (RAB) masing-masing. Kalau semua material di RAB dikirim, baru bisa dibayar,” jelasnya.

Senada, Asisten Koordinator Kota Infrastruktur Kotaku Abdul Choder mengatakan, meski ditransfer ke rekening penerima bantuan, uang tersebut tidak bisa ditarik tunai. Karena warga menerimanya dalam bentuk material. Selain itu, juga untuk meminimalisir penyalahgunaan bantuan.

“Kalau warga sendiri yang membeli, takutnya tidak sesuai RAB. Jadi itu untuk meminimalisir penyalahgunaan bantuan,” ungkapnya.

Pewarta: Yayuk