Inspirasa.co – Program Gratispol berupa pembagian seragam gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai dirasakan manfaatnya oleh ribuan siswa SMA, SMK, dan SLB di 10 kabupaten/kota.
Meski menuai banyak apresiasi karena meringankan beban ekonomi orang tua, program ini menyisakan sejumlah catatan evaluasi di lapangan, mulai dari masalah ukuran hingga logistik produksi.
Dengan total anggaran mencapai Rp65 miliar dari APBD Kaltim tahun 2025, program ini menyasar sekitar 65 ribu siswa baru kelas 10.
Setiap siswa menerima paket perlengkapan lengkap, mulai dari seragam putih abu-abu, hijab (bagi siswi muslimah), tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk, hingga kaus kaki. Pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp1 juta per siswa, dengan distribusi bertahap yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersama pihak sekolah.
Secara umum, mayoritas siswa mengakui program ini sangat membantu. Terlebih, biaya perlengkapan sekolah kerap menjadi beban finansial utama orang tua saat tahun ajaran baru.
Maliqa Nuur Shafa Sufiana, siswi SMAN 16 Samarinda, menyebut proses pendataan ukuran oleh pihak sekolah sebenarnya cukup sederhana. Namun, ia sempat menerima seragam lengan pendek yang tidak sesuai dengan kebutuhannya sebagai siswi berhijab.
“Awalnya dapat lengan pendek, lalu ibu saya meminta penukaran ke sekolah. Beberapa minggu kemudian baru diganti jadi lengan panjang,” ujar Maliqa. Ia juga menambahkan bahwa bahan pakaian yang diterima justru lebih nyaman dan sejuk dibanding seragam miliknya sendiri.
Selain masalah ukuran, desain tas dan sepatu yang seragam memicu persoalan minor di sekolah yakni rawan tertukar.
“Kalau tas masih bisa dikasih tanda atau dekorasi supaya gampang dikenali. Tapi kalau sepatu susah dibedakan karena sama semua,” selorohnya.
Masalah ukuran juga dialami Christian Naek Hamonangan Tambun, siswa SMAN 16 lainnya. Meski nomor sepatu yang datang sudah sesuai data (ukuran 44), ukuran riilnya ternyata jauh lebih besar dari standar biasanya. Namun, ia tetap menilai barang-barang tersebut sangat fungsional dan nyaman digunakan sehari-hari.
“Saya cari teman yang sepatunya kekecilan lalu kami saling tukar. Jadi sama-sama pas,” kata Christian. Meski ada kendala ukuran, ia tetap menilai barang-barang tersebut sangat fungsional dan nyaman digunakan sehari-hari.
Apresiasi senada juga datang dari Rachmad Irfan Zaini dan Satria Jibril Surya Susanto (siswa SMAN 14 Samarinda). Mereka sepakat kualitas produk konveksi dan sepatu yang diberikan berada di atas ekspektasi mereka, serta berhasil menekan pengeluaran orang tua secara signifikan.
Penjelasan Disdikbud: Klarifikasi Anggaran dan Garansi After Sales
Menanggapi dinamika di lapangan, Disdikbud Kaltim memastikan program Gratispol telah berjalan sesuai target yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penelaah Teknis Kebijakan/PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, mengeklaim angka kesalahan logistik (retur) di lapangan sangat minim.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 kasus dan semuanya sudah diselesaikan,” jelas Priangga.
Untuk mengantisipasi salah ukuran atau kerusakan kain, Disdikbud menyediakan layanan garansi (after sales) selama tiga bulan. Pihak sekolah diwajibkan langsung mendata kerusakan—seperti kancing lepas atau isi paket yang tertukar—agar penyedia barang bisa segera menggantinya.
Priangga juga meluruskan persepsi publik mengenai anggaran. Nilai Rp1 juta yang beredar di masyarakat adalah pagu anggaran, bukan harga kontrak akhir per paket.
“HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang kami susun pasti di bawah pagu, dan nilai kontrak dengan penyedia barang berada di bawah HPS setelah proses negosiasi. Jadi, harga riil per paketnya tidak tepat Rp1 juta,” tegasnya.
Ia menambahkan, penentuan harga ini tetap mengutamakan kualitas produk yang lolos uji laboratorium Kementerian Perdagangan di Bandung dan Tanggulangin.
Di sisi lain, proyek bernilai puluhan miliar ini memunculkan fakta bahwa seluruh proses produksi massal terpaksa dilarikan ke luar Kalimantan Timur. Priangga mengungkapkan, keterbatasan industri konveksi lokal menjadi alasan utama.
“Di Kaltim belum ada pabrik konveksi dengan kapasitas sebesar itu. Mengingat waktu produksi yang pendek hanya sekitar dua bulan kami harus bermitra dengan perusahaan luar daerah yang memiliki mesin, SDM, dan fasilitas produksi skala besar,” pungkasnya.
Hal ini menjadi catatan kritis bagi daerah. Ke depan, program jaminan sosial serupa diharapkan tidak hanya sukses membagikan barang, tetapi juga mampu menstimulus pertumbuhan industri konveksi dan manufaktur lokal di Kalimantan Timur.
