Samarinda – Di tengah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025, Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menyerukan agar ekonomi kerakyatan dijadikan prioritas utama. Ia menekankan bahwa sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata yang selama ini dipandang sebelah mata, justru menyimpan potensi besar untuk mendorong kemandirian daerah.
“Sudah saatnya UMKM naik kelas,” tegas Firnadi dalam forum resmi pekan ini di Samarinda. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh lagi bertumpu pada pendekatan elitis yang hanya berpusat di kota besar dan melupakan akar-akar ekonomi di desa, kampung nelayan, dan ladang petani.
Ia menyoroti bahwa meski pemerintah telah mendorong program pemulihan ekonomi, banyak pelaku usaha kecil masih kesulitan mengakses pembiayaan, pelatihan, dan pasar. Firnadi pun mendesak agar RPJMD tidak hanya menjadi formalitas birokrasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
“Kalau petani dan nelayan terus kesulitan pupuk dan pemasaran, kita hanya membangun menara gading,” katanya.
Tak hanya itu, Firnadi juga menggarisbawahi peran penting koperasi dan sistem keuangan syariah sebagai fondasi ekonomi rakyat yang adil dan berkelanjutan. Ia menilai, sistem ekonomi berbasis syariah bukan sekadar label, melainkan wujud dari tata kelola yang etis dan transparan dalam mendistribusikan kekayaan secara merata.
“Ekonomi syariah dan koperasi bisa menjadi jembatan yang memperkuat UMKM, memberikan akses permodalan yang inklusif, serta mengurangi ketimpangan,” ujar politisi yang dikenal vokal soal isu-isu kerakyatan itu.
Firnadi juga menyerukan sinergi lintas sektor dalam pembangunan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat sipil. Menurutnya, kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya inovasi, lapangan kerja, dan keadilan sosial.
“RPJMD harus menjadi pedoman kerja yang membumi, bukan sekadar dokumen di atas kertas. Kita ingin Kalimantan Timur tumbuh bersama rakyatnya, dari desa hingga kota, dari pasar tradisional hingga ekonomi digital,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post