Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mempersiapkan Balikpapan sebagai pintu gerbang strategis menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Sabaruddin, peran Balikpapan sebagai penyangga utama IKN tidak bisa dianggap remeh. Kota ini memerlukan dukungan infrastruktur berskala besar agar mampu menopang lonjakan aktivitas sosial dan ekonomi.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat,” ujarnya menegaskan.
Ia menyoroti persoalan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum yang belum sebanding dengan kebutuhan pertumbuhan wilayah. Bahkan, kemacetan yang kian parah di Balikpapan dinilai sebagai salah satu indikator mendesaknya pembangunan jalur alternatif serta pelebaran jalan.
“Kemacetan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan, Sabaruddin melihat bahwa skema pembangunan kawasan IKN idealnya meniru sistem Jabodetabek yang terintegrasi. Ia menekankan pentingnya keterhubungan antara empat daerah utama—Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara—agar tercipta ekosistem kota yang mendukung keberhasilan ibu kota baru.
Tak hanya itu, Sabaruddin juga menyoroti dampak pembangunan jalan tol penghubung IKN terhadap jalan-jalan lokal. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ditangani bersamaan, pembangunan tersebut bisa memicu kerusakan infrastruktur kota.
“Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” tambahnya.
Dengan fiskal daerah yang terbatas, DPRD Kaltim mendorong pemerintah pusat agar lebih aktif dalam mendanai pembangunan infrastruktur Balikpapan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” tutup Sabaruddin. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post