Inspirasa.co-Ada sanksi bagi perusahaan yang telat dan mangkir bayar THR. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam sanksi disebutkan, kewajiban perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1).
Perusahaan wajib membayar THR paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jika perusahaan melanggar aturan dalam Pasal 9, maka perusahaan dapat dikenai sanksi.
Perihal sanksi ini dipertegas Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( PPPHI) Disnaker Kota Bontang, Anang Prastowo. Jumat, (16/4/2021).
“Jadi bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar. Dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayarnya,” ujarnya.
Selain itu ada sanksi administratif berupa,” teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha hingga pembekuan kegiatan usaha,” tambahnya.
Sanksi denda dan administratif kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar keterlambatan pembayaran THR keagamaan kepada pekerjanya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara mengenai jumlah Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Anang menjelaskan masih sama seperti tahun sebelumnya yang mengacu pada permen ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Untuk diketahui, Pemerintah telah mewajibkan perusahaan atau pengusaha membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 secara penuh. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021.
Sebagai informasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, membuka posko pengaduan THR bagi para karyawan atau pekerja, terkait permasalahan pembayaran oleh pihak perusahaan di tempat mereka bekerja.
Discussion about this post