Samarinda – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti serius keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp2,5 triliun. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik.
“Silpa sebesar itu bukan angka kecil. Ada hak masyarakat yang tertunda. Anggaran yang mestinya digunakan untuk layanan dasar justru tak terserap,” ujar Damayanti.
Ia menilai bahwa tingginya Silpa menandakan lemahnya perencanaan dan kurang akuratnya penyusunan program berbasis kebutuhan riil masyarakat. Situasi ini, lanjutnya, berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Contoh saja di Balikpapan, banyak sekolah yang masih kekurangan ruang belajar dan sarana pendukung. Sayang sekali jika dana sudah ada tapi tidak digunakan,” tambahnya.
Fraksi PKB, kata Damayanti, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan perencanaan anggaran yang lebih presisi dan berbasis data lapangan. Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
“Kita tak boleh lagi bicara efisiensi tanpa hasil nyata. Kalau program tak berjalan, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar dana Silpa dimanfaatkan secara maksimal dalam perubahan anggaran atau APBD-P 2025, dengan fokus pada sektor yang menyentuh kehidupan masyarakat luas.
“Fraksi PKB akan terus mengawal proses ini. Silpa harus dikembalikan ke rakyat dalam bentuk program nyata, bukan hanya menjadi angka dalam laporan keuangan,” pungkas Damayanti. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post